Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang pemimpi. Kami berprinsip bahwa ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Pajak Penghasilan Pasal 21

7 min read

Pajak Penghasilan Pasal 21

Apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh 21 )? Pengertian PPh 21 adalah suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau didapatkan Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dalam negeri yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan.

Nah setelah mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi objeknya? Apa yang menjadi subjeknya? Siapa yang menjadi pemotongnya? Bagaimana dasar pengenaan pajaknya? Dan berapa tarifnya? Oke untuk menjawab semua pertanyaan tersebut ayo kita simak artikel ini.

Subjek PPh 21

Subjek pajak atau wajib pajak (WP) yang mendapatkan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan beberapa pihak berikut ini:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, pensiun atau uang manfaat pensiun, termasuk ahli warisnya.
  3. Bukan pegawai yang menerima atau mendapatkan penghasilan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan, antara lain:
  • Tenaga ahli yang melakukan suatu pekerjaan bebas yang terdiri dari aktuaris, penilai, konsultan, dokter, arsitek, akuntan, pengacara, dan notaris;
  • Pelukis, pemahat, penari, pemain drama, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang sinetron, bintang film, bintang iklan, foto model, kru film, sutradara, peragawan/peragawati, dan seniman lainnya;
  • Olahragawan;
  • Moderator, penceramah, penyuluh, pengajar, pelatih, dan penasihat;
  • Penerjemah, pengarang, dan peneliti;
  • Pemberi jasa dalam semua bidang termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, ekonomi, fotografi, telekomunikasi, elektronika, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  • Agen iklan;
  • Pengelola proyek atau pengawas;
  • Pembawa pesanan/yang menjadi perantara/yang menemukan langganan;
  • Petugas yang menjajakan barang dagangan;
  • Petugas dinas luar asuransi;
  • Distributor perusahaan direct marketing atau multilevel marketing dan kegiatan sejenis lainnya.
  1. Peserta kegiatan yang mendapatkan atau menerima penghasilan yang berhubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, yaitu antara lain meliputi dibawah ini.
  • Peserta perlombaan dalam semua bidang, yaitu perlombaan olahraga, seni, teknologi, ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan perlombaan lainnya.
  • Peserta konferensi, sidang, pertemuan, rapat, atau kunjungan kerja.
  • Peserta pelatihan, magang, dan pendidikan.
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  • Peserta kegiatan lainnya.

 

Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Terdapat beberapa pihak yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, yaitu sebagai berikut.

  1. Pejabat perwakilan diplomatic dan juga konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Dan semua orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak mendapatkan atau menerima penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf c UU Pajak Penghasilan, yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.

 

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak yang dipotong PPh 21 adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan yang didapatkan oleh pegawai tetap, baik berupa pendapatan yang bersifat berkesinambungan atau teratur maupun tidak teratur.
  2. Penghasilan yang didapatkan oleh penerima pensiun secara berkesinambungan atau teratur berupa uang pensiun atau penghasilan yang sejenisnya.
  3. Pendapatan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan yang berkaitan dengan pensiun yang diperoleh secara sekaligus berupa uang pesangon, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, dan pembayaran lainnya yang sejenis.
  4. Penghasilan yang didapatkan oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, dan juga upah yang diberikan atau dibayarkan setiap bulan.
  5. Imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai, yaitu berupa komisi, fee, honorarium, dan imbalan yang sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan.
  6. Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan. Yaitu berupa uang saku, uang rapat, uang representasi, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun, honorarium, dan juga imbalan yang sejenis dengan nama apapun.
  7. Penghasilan yan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh:
  • Bukan wajib pajak (WP)
  • WP yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final
  • WP yang dikenakan pajak penghasilan yang berdasarkan pada norma perhitungan khusus atau deemed profit.
Anda ingin mengetahui tentang SPT (Surat Pemberitahuan Pajak)? Silahkan Baca DISINI

 

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut adalah beberapa hal yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21.

  1. Pembayaran suatu manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau suatu kenikmatan yang berbentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali untuk penghasilan yang dijelaskan dalam poin ke 7 objek pajak Penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang ditanggung atau dibayarkan oleh pemberi kerja atau pemerintah adalah suatu penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Mentri Keuangan. Iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara sosial tenaga kerja yang dibayar oleh si pemberi kerja.
  4. Zakat yang diberikan kepada orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang disahkan atau dibentuk oleh pemerintah. Sepanjang hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, pekerjaan, usaha, atau penguasaan diantara para pihak yang bersangkutan.
  5. Beasiswa yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 3 Point 1 UU Pajak Penghasilan.

 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 yang termasuk ke dalam Pemotong PPh Pasal 21, meliputi beberapa hal sebagai berikut.

  1. Pemberi kerja yang terdiri orang pribadi dan badan baik berupa pusat atau cabang, unit atau perwakilan yang membayar gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan juga pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sebagai imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
  2. Pemegang kas pemerintah atau bendahara. Termasuk pemegang kas dan bendahara pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah atau instansi, lembaga – lembaga lainnya. Dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, dan jasa.
  3. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun, dan badan – badan lain yang membayarkan uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  4. Penyelenggara kegiatan termasuk pemerintah, perkumpulan, orang pribadi, organisasi yang bersifat nasional atau internasional, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Yang membayar hadiah, honorarium, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP orang pribadi dalam negeri berkaitan dengan suatu kegiatan.
  5. Orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau suatu pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  • Honorarium atau pembayaran lainnya sebagai suatu imbalan yang berkaitan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan suatu pekerjaan bebas dan juga bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  • Honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri.
  • Honorarium atau suatu imbalan lainnya kepada peserta pelatihan, pendidikan, dan magang.
Jika Anda ingin mengetahui Cara Perhitungan PPh 21 Silahkan Baca DISINI

 

Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pemotongan pajak adalah sebagai berikut.

  1. Kantor perwakilan negara asing.
  2. Berbagai organisasi internasional yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Huruf c UU Pajak Penghasilan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang hanya mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan suatu pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Apabila organisasi internasional tidak sesuai dengan point 2, maka organisasi internasional yang dimaksud adalah pemberi kerja yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak.

 

Hak Pemotong Pajak

  1. Pemotong pajak mempunyai hak atas kelebihan jumlah penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh 21 terutang dalam 1 tahun takwim lebih kecil dari jumlah PPh Pasal 21 yang disetor.
  2. Pemotong pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21. Pengajuan suatu permohonan dilakukan secara tertulis dengan disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh 21 yang terutang.
  3. Pemotong pajak mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak.

 

Kewajiban Pemotong Pajak

  1. Pemotong wajib untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Pemotong wajib untuk mengiting, memotong, menyetorkan, dan juga melaporkan pajak yang terutang untuk setiap bulan takwim.
  3. Pemotong mempunyai kewajiban untuk membuat suatu catatan atau kertas kerja perhitungan pajak untuk setiap penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan pajak yang terutang. Hal tersebut untuk setiap masa pajak. Pemotong juga berkewajiban untuk menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pemotong mempunyai kewajiban untuk membuat bukti pemotongan pajak dan juga memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.
  5. Pemotong harus menyerahkan bukti potong pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan setiap kali melakukan pemotongan pajak.
  6. Pemotong wajib untuk melaporkan pemotongan dan juga penyetoran pajak untuk setiap masa pajak yang dilakukan dengan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar. Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Apa itu DPP ( Dasar Pengenaan Pajak )? DPP adalah nilai uang yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung nilai pajak yang terutang bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk semua penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak final, maka mempunyai hak untuk dikurangkan dengan PTKP. Besarnya PTKP per tahun yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp. 54.000.000/tahun
Untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 54.000.000/tahun
Untuk Wajib Pajak yang berstatus Kawin Rp. 4.500.000/tahun
Untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 4.500.000/anak/tanggungan

 

Tarif Progresif PPh 21

Pengenaan tarif pada Pajak Penghasilan bersifat progresif, yang berarti semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Tarif PPh 21 ini dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf a Undang – Undang PPh, bahwa tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%
> Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 15%
> Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 25%
>Rp. 500.000.000 30%

Peraturan tarif pajak tersebut diperuntukan bagi wajib pajak penerima penghasilan yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun yang tidak mempunyai NPWP terdapat ketentuan tersendiri, seperti yang dikutip dari Perdirjen 32/2015 yaitu sebagai berikut:

  1. Bagi WP penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP, dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tariff yang diterapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP.
  2. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaskud pada point (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi WP yang mempunyai NPWP.
  3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana yang dimaksud dalam point (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
  4. Dalam kaitannya dengan pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam point (1) mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21 untuk masa pajak Desember. PPh 21 yang sudah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan – bulan selanjutnya setelah mempunyai NPWP.

 

Hak – Hak Wajib Pajak (WP) Penghasilan Pasal 21

  1. WP mempunyai hak untuk meminta bukti pemotongan pajak kepada pemotong pajak. Jumlah pajak yang sudah dipotong bisa dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
  2. Dalam hal pajak yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka WP mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  3. WP mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Yaitu dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

Kewajiban Wajib Pajak (WP) PPh Pasal 21

  1. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membuat surat pernyataan yang berisikan jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau ketika mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP. Dan wajib untuk menyerahkan kepada pemotong pajak ketika mulai bekerja atau mulai pensiun.
  2. Dalam hal terjadinya suatu perubahan tanggungan keluarga, WP mempunyai kewajiban untuk membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong pajak. Paling lama sebelum mulai tahun kalender selanjutnya.
  3. WP mempunyai kewajiban untuk memasukan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan, jika WP memiliki NPWP dan mempunyai penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja.
  4. WP memiliki kewajiban unuk menyerahkan bukti pemotongan Pajak kepada:
  • Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan
  • Dan pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang pemimpi. Kami berprinsip bahwa ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *