Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang pemimpi. Kami berprinsip bahwa ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Pengertian Pajak dan Informasi Lainnya

6 min read

pajak adalah

Pajak – Sebenarnya kita semua ini sudah pernah mendengar kata “ Pajak ” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “ Tax “. Namun banyak diantara kita yang belum memahami tentang pajak. Lalu apa itu pajak? Secara umum, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah konstribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai untuk keperluan negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Walaupun pajak ini bersifat wajib dan para wajib pajak (WP) atau pembayar pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung ats pajak yang dibayarnya. Namum dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan tidak langsung dengan cara melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara merata. Hal tersebut dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

PENGERTIAN PAJAK MENURUT AHLI

Supaya Anda lebih memahami lebih mendalam tentang pajak, maka kita bisa merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Berikut berupakan beberapa pengertian pajak menurut ahli.

Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Prof. Dr. M. J. H. Smeets menjelaskan bahwa pajak adalah suatu prestasi kepada pemerintah, yang terutang dengan melalui berbagai norma umum dan yang bisa dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang bisa ditujukan dalam hal individual, yang dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Dr. Soeparman Soemahamidjaya menjelaskan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib masyarakat, baik berupa uang atau barang yang dipungut oleh para penguasa dengan menurut norma-norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan/atau jasa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menjelaskan bahwa pajak adalah suatu iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan UU (yang bisa dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung bisa ditujukan dan dipakai untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Prof. Dr. P. J. A. Andriani menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah suatu iuran masyarakat kepada negara yang bisa untuk dipaksakan dan akan terutang bagi yang wajib untuk membayarnya yang sesuai dengang UU dengan tidak mendapat imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan digunakan dalam pembiayaan negara.

Dr. N. J Feldman

Dr. N. J Feldman menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah suatu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa ( berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata dipakai untuk menutup berbagai pengeluaran umum.

S.I. Djajadiningrat

Menurutnya pengertian pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditatapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, digunakan untuk memelihara negara secara umum.

Nah, berdasarkan pengertian pajak menurut beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter pajak adalah sebagai berikut.

  • Arus uang yang berasal dari masyarakat ke kas negara.
  • Dipungut atas dasar undang-undang (yang bisa dipaksakan).
  • Tidak terdapat timbal balik yang khusus atau kontraprestasi secara langsung yang bisa ditujukan.
  • Pajak dipakai untuk mendanai berbagai pengeluaran secara umum dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: SPT ( Surat Pemberitahuan )

 

ASAS – ASAS DALAM PERPAJAKAN

Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation menjelaskan bahawa pajak yang baik harus mempunyai beberapa karakteristik berikut.

  1. Keadilan (equity): Harus adil untuk individu yang berbeda dan harus mencerminkan kemampuan seseorang untuk membayar.
  2. Kepastian (certainly): Tidak harus sewenang-wenang, itu harus pasti.
  3. Kenyamanan (convenience): Harus nyaman dalam hal waktu dan pembayaran.
  4. Efisiensi (efficiency): Harus efisien secara administratif dengan biaya pengumpulan yang relatif kecil sebagai bagian dari pendapatan yang diperoleh. Seharusnya tidak menyebabkan distorsi ekonomi dengan memengaruhi perilaku wajib pajak.

Beberapa prinsip ini masih dipakai sampai sekarang dalam sistem perpajakan modern. Tiga (3) prinsip utama perpajakan adalah sebagai berikut.

  1. Efficiency

Pemungutan pajak haruslah mudah dan juga murah dalam penagihannya, sehingga akan berdampak pada hasil pemungutan pajak yang lebih besar dari biaya pemungutannya.

  1. Equity

Pemungutan pajak haruslah adil diantara satu WP dengan WP lainnya. Pajak dikenakan kepada WP harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diperolehnya.

  1. Economic effects must be considered

Pajak yang dihimpun bisa memenuhi kehidupan ekonomi WP. Hal tersebut harus dipertimbangkan pada saat merumuskan perpajakan. Pajak yang dihimpun jangan sampai membuat seseorang miskin atau mengganggu kelancaran produksi dari perusahaan.

 

JENIS – JENIS PAJAK

Pajak dapat dikelompokan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan Golongannya

  1. Pajak Langsung (direct tax), adalah pajak yang harus harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya. Misalnya seperti Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Tidak Langsung (indirect tax), adalah pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya seperti Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Sifatnya

  1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutan atau pembebanannya berdasarkan atau berpangkal pada kondisi wajib pajak. Atau dengan kata lain, besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung pada kemampuan si Wajib Pajak. Misalnya seperti Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pemungutannya didasarkan pada kondisi objek tanpa mempedulikan atau memperhatikan kondisi si Wajib Pajak. Misalnya seperti Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

  1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk mendanai rumah tangga negara. Misalnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, Bea Materai, Bea Masuk, PPnBM, dan lain sebagainya.
  2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipakai untuk mendanai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Baca Juga : Apa itu APBN ?

 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Stelsel Pajak

  • Stelsel Nyata (real stelsel)

Dengan menggunakan stelsel nyata, pengenaan pajak ini berdasarkan objek atau penghasilan yang sebenarnya didapatkan, sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui. Kelebihan dari stelse ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan untuk kekurangannya yaitu pajak baru diketahui dan dikenakan pada akhir periode. Padahal pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk mendanai berbagai pengeluaran di sepanjang tahun.

  • Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Berdasarkan stelsel anggapan, pengenaan pajak ini berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama seperti tahun sebelumnya, oleh karena itu pada awal tahun pajak sudah bisa ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah pajak bisa dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Hal tersebut tentunya berakibat pada penerimaan pajak yang bisa diperoleh sepanjang tahun. Sedangkan untuk kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya atau tidak realistis.

  • Stelsel Campuran

Stelsel ini adalah kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung dengan menggunakan stelsel anggapan, selanjutnya pada akhir tahun besarnya pajak akan disesuaikan berdasarkan stelsel nyata.

Jika jumlah pajak berdasarkan stelsel nyata lebih besar dari pajak yang berdasarkan pada stelsel anggapan, maka WP kurang bayar pajak. Sebaliknya, jika jumlah pajak berdasarkan stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka kelebihannya bisa diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan untuk periode selanjutnya.

Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut,

  1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas semua penghasilan WP berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. WP yang bertempat tinggal di Negara Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

  1. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal si WP. WP yang mendapatkan penghasilan dari Negara Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.

  1. Asas Kebangsaaan

Pengenaan pajak dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada semua orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Sistem Pemungutan Pajak

  1. With Holding system

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ke-3 (bukan pemerintah atau Wajib Pajak itu sendiri) untuk bisa menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

  1. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. WP melakukan pernghitungan, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

  1. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fikus untuk dapat menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri dari official assessment system:

  • WP bersifat pasif.
  • Utang pajak ini akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar terdapat pada pemerintah.

Baca Juga: Materi Akuntansi Surat Berharga (Efek)

 

FUNGSI PAJAK

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pajak adalah salah satu sumber keuangan negara yang utama dan paling penting. Pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk mendanai semua pengeluaran pemerintah, termasuk untuk mendanai pembangunan sarana dan juga prasarana. Nah berikut merupakan beberapa fungsi pajak untuk negara:

Fungsi Anggaran ( Bugeter )

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling utama yang dihimpun dari para WP. Pendapatan yang berasal dari pajak ini nantinya akan dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan membiayai pembangunan nasional.

Sehingga fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

Fungsi Mengatur ( Regulasi )

Pajak bisa dipakai sebagai suatu instrument untuk mengatur dan juga melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Misalnya seperti menaikan harga bea masuk dari luar negeri yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri.

Beberapa fungsi mengatur tersebut adalah sebagai berikut:

  • Pajak bisa digunakan sebagai suatu instrument penghambat laju inflasi.
  • Dapat dipakai sebagai intrumen untuk bisa meningkatkan aktivitas ekspor.
  • Untuk menarik investasi modal supaya dapat meningkatkan produktifitas perekonomian.
  • Melindungi produk dalam negeri dengan cara meningkatkan bea masuk untuk produk impor.

Fungsi Pemerataan ( Redistribusi )

Pajak bisa berfungsi sebagai suatu instrument yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan kesejakteraan serta kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak dipakai untuk membangun infrastruktur secara merata. Dengan demikian akan tercipta perputaran ekonomi yang semakin baik dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.

Fungsi Stabilitas

Selanjutnya fungsi yang terakhir adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pajak bisa dipakai untuk mengendalikan laju inflasi. Dalam hal ini pemerintah mampu untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak.

Dengan meningkatkan besarnya pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun. Hal tersebut tentunya akan mencegah laju inflasi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian suatu negara sedang dalam deflasi, maka pemerintah bisa untuk menurunkan besarnya pajak.

Nah demikian merupakan sedikit penjelasan tentang Pajak. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Jika ada kritik dan saran silahkan langsung isi di kolom komentar saja. Terimakasih.

Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang pemimpi. Kami berprinsip bahwa ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *