Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang Pemimpi. Ada banyak sekali mimpi yang ingin kami wujudkan. Salah satunya adalah membuat Blog yang bisa menjadi amal Jariah kami dan bermanfaat bagi orang banyak. Kami percaya ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Contoh Soal PPh 21 + Penjelasan Lengkap Perhitungannya

7 min read

contoh soal pph 21

Contoh Soal PPh 21 – Semua warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan yang berasal dari dalam negeri, wajib membayar pajak. Jenis pajak yang berhubungan dengan penghasilan setiap individu di Indonesia ini diatur dalam PPh Pasal 21. UU tentang PPh Pasal 21 ini dijelaskan secara detail melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016.

Dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan ini, masih banyak orang yang belum memahaminya. Oleh karena itu dalam artikel ini akan dijelaskan tentang contoh perhitungan PPh 21 lengkap dengan penjelasannya.

Tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf a Undang – Undang PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%
> Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 15%
> Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 25%
>Rp. 500.000.000 30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru

Wajib Pajak (WP) Rp. 54.000.000/tahun
Berstatus Kawin Rp. 4.500.000/tahun
Anak/tanggungan (Maksimal 3) Rp. 4.500.000/anak/tanggungan

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap ini harus diperhatikan rumus untuk menghitungnya, yaitu sebagai berikut.

Penghasilan Bruto:
Gaji Sebulan Rp. XXXX
Tunjangan dan Honorarium Rp. XXXX
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja yang Dibayar Pemberi Kerja Rp. XXXX
Premi Kematian yang Dibayar Pemberi Kerja Rp. XXXX
Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja Rp. XXXX
Jumlah Penghasilan Bruto Rp. XXXX
Pengurangan:
Biaya Jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp.500.000/bulan) (Rp. XXXX)
Iuran Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan oleh Penerima Penghasilan (Rp. XXXX)
Iuran Pensiun yang Dibayarkan oleh Penerima Penghasilan (Rp. XXXX)
Jumlah Pengurangan (Rp. XXXX)
Penghasilan Netto Sebulan Rp. XXXX
Penghasilan Netto Setahun (12 x Penghasilan Netto Setahun) Rp. XXXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Rp. XXXX)
Penghasilan Kena Pajak Rp. XXXX
PKP X Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf A UU PPh = PPh Pasal 21 Setahun

Baca Juga: SPT ( Surat Pemberitahuan Pajak )

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan setiap bulan.

Penghasilan bruto setahun – PTKP = Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak X Tarif Pajak = PPh Pasal 21 setahun
PPh Pasal 21 setahun ÷ 12 = PPh Pasal 21 sebulan

PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan perhari/mingguan/borongan/satuan.

  • Upah harian > Rp. 300.000 namun jumlah kumulatif atau keseluruhan yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum > Rp. 3.000.000.
PPh Pasal 21 = (Upah Harian – Rp. 300.000) x 5%
  • Penghasilan bruto sebulan > Rp. 3.000.000 namun tidak > Rp. 8.200.000
PPh Pasal 21 = (Upah Harian – PTKP sehari) x 5%
  •  Penghasilan bruto sebulan > Rp. 8.200.000
PPh Pasal 21 =[(Penghasilan bruto setahun – PTKP) x Tarif Pajak] ÷ 12

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan

PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan = Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh

Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

  • Menerima atau mendapatkan penghasilan yang mempunyai sifat tidak berkesinambungan atau terus menerus.
PPh Pasal 21 =(50% x penghasilan bruto) x Tarif Pajak
  • Menerima atau mendapatkan penghasilan yang hanya berasala dari satu pemberi penghasilan yang mempunyai sifat berkesinambungan
DPP = (50% x Penghasilan bruto sebulan – PTKP per bulan) kumulatif
PPh Pasal 21 sebulan = DPP x tarif pajak
  • Menerima atau mendapatkan penghasilan yang mempunyai sifat berkesinambungan dan memiliki penghasilan lain.
DPP = (50% x Penghasilan Bruto Sebulan) kumulatif
PPh Pasal 21 sebulan = DPP x Tarif Pajak

Catatan: untuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikenakan tariff tambahan 20% dari tariff yang ditetapkan kepada WP yang memiliki NPWP.

Baca Juga: Pajak : Pengertian, Asas, Jenis, dan Tata Cara Pemungutan

Contoh Soal PPh 21 dan Penjelasannya

Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

Contoh Soal PPh 21

Fuad Riyadi R bekerja pada perusahaan PT Jaya Perkasa dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 15.500.000/bulan, dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000. Fuad Riyadi R sudah menikah, namun belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Tuan Fuad Riyadi R dari PT Jaya Perkasa hanya berasal dari gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah:

Jawab:

Gaji Sebulan Rp    15.500.000
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan: 5% x Rp. 15.500.000 (Rp        775.000)
2. Iuran Pensiun (Rp        100.000)
Jumlah Pengurangan (Rp          875.000)
Penghasilan netto sebulan Rp    14.625.000
Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 14.625.000) Rp  175.500.000
PTKP setahun:
Untuk Wajib Pajak (WP) (Rp  54.000.000)
Tambahan WP kawin (Rp    4.500.000)
Jumlah PTKP Setahun (Rp    58.500.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp  117.000.000
PPh Pasal 21 terutang per tahun:
5% x Rp. 50.000.000 Rp    2.500.000
15% x Rp. 114.500.000 Rp  17.175.000
Jumlah PPh Terutang per tahun Rp    19.675.000
PPh Pasal 21 terutang per bulan:
Rp. 19.675.000 ÷ 12 Rp       1.639.583

Penjelasannya:

  1. Biaya jabatan merupakan biaya yang timbul untuk memperoleh, managih, dan juga memelihara pendapatan yang bisa dikurangkan dari pendapatan setiap individu yang bekerja sebagai pegawai tetap di suatu perusahaan tanpa memandang mempunyai jabatan/tidak.
  2. Contoh tersebut berlaku jika yang bersangkutan mempunyai NPWP. Jika pegawai yang bersangkutan belum mempunyai NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah 120% x Rp. 1.639.583 = Rp. 1.967.500.

Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala

Jika waktu pensiun bisa diketahui pasti awal tahunnya, maka perhitungan PPh 21 terutang sebulan dihitung dengan dasar PKP yang akan didapatkan dalam periode ketika pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun jika waktu pensiun belum bisa diketahui dengan pasti ketika menghitung PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan. Maka perhitungan PPh 21 didasarkan pada penghasilan netto setahun.

Contoh Soal PPh 21

Nanda Pratama A, dengan status menikah dan memiliki 2 anak, bekerja pada PT Maju Jaya dengan gaji pokok Rp. 20.000.000 per bulan. Nanda Pratama A membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Karya Mulya sebesar Rp. 250.000. Berdasarkan ketentuang yang berlaku di PT Maju Jaya mulai 1 Juli 2019, Nanda Pratama A memasuki masa penisun.

Jawab:

Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum pensiun adalah sebagai berikut.

Gaji Sebulan Rp      20.000.000
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan (5% x Rp.20.000.000) (Rp        1.000.000)
2. Iuran Pensiun (Rp           250.000)
Jumlah Pengurangan (Rp        1.250.000)
Penghasilan netto sebulan Rp      18.750.000
penghasilan netto 6 bulan Rp      112.500.000
PTKP Setahun:
1. Untuk WP (Rp  54.000.000)
2. Tambahan WP kawin (Rp    4.500.000)
3. Tambahan 2 anak (Rp    9.000.000)
Jumlah PTKP setahun (Rp  67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp  45.000.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun:
5% x Rp. 45.000.000 Rp      2.250.000
PPh Pasal 21 terutang Sebulan:
Rp. 1.537.000 ÷ 6 Rp         375.000

Ketika Tuan Nanda Pratama A berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka si pemberi kerja wajib untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 (From 1721 – A1) dengan data sebagai berikut.

Gaji 6 bulan Rp  120.000.000
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan (5% x Rp.120.000.000) (Rp    6.000.000)
2. Iuran Pensiun (6 x Rp. 250.000) (Rp    1.500.000)
Jumlah Pengurangan (Rp       7.500.000)
penghasilan netto 6 bulan Rp  112.500.000
PTKP Setahun:
1. Untuk WP (Rp  54.000.000)
2. Tambahan WP kawin (Rp    4.500.000)
3. Tambahan 2 anak (Rp    9.000.000)
Jumlah PTKP Setahun (Rp    67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp    45.000.000
PPh 21 terutang (5% x Rp. 45.000.000) Rp    2.250.000
PPh 21 telah dipotong (5% x Rp. 45.000.000) Rp    2.250.000
PPh 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan ini berdasarkan pada penghasilan yang disetahunkan. Karena ketika perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja. Oleh karena itu ketika perhitungan PPh 21 terutang untuk masa terakhir (ketika pensiun atau berhenti bekerja) akan terjadi kelebihan pemotongan PPh 21 terutang atas penghasilan pegawai yang bersangkutan yang harus dikembalikan oleh pihak pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan, dan Penerima Upah Borongan

Contoh Soal PPh 21 Dengan Upah Harian

Cut Syifa, dengan status belum menikah, pada Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian di PT Ramayana. Cut Syifa bekerja selama 10 hari dan mendapatkan upah harian sebesar Rp. 300.000.

Jawab:

Upah Sehari Rp        300,000
Pengurangan:
Dikurangi batas upah harian tidak ada pemotongan PPh (Rp        300,000)
Penghasilan kena pajak sehari NIHIL
PPh Pasal 21 dipotong atas upah sehari NIHIL

Karena sampai dengan hari ke-10 jumlah kumulatif yang diterima belum melebihi Rp.3.000.000, maka tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong. Kemudian pada hari ke-11, Cut Syifa sudah menerima penghasilan sebesar Rp.3.300.000, sehingga sudah melebihi Rp.3.000.000. Sehingga, PPh 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi dengan PTKP sebenarnya.

Upah sampai dengan hari ke-11 (Rp.300.000 x 11) Rp          3,300,000
PTKP Sebenarnya:
11 x (Rp.54.000.000 ÷ 360 hari) (Rp          1,650,000)
Penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 Rp          1,650,000
PPh Pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11:
5% x Rp.1.650.000 Rp               82,500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai hari ke-10 Rp                        –
PPh Pasal 21 yang harus di potong pada hari ke-11 Rp               82,500

Jumlah sebesar Rp.110.000 dipotong dari upah harian Rp.300.000, oleh karena itu upah yang diterima Cut Syifa pada hari ke-1 adalah Rp.300.000 – Rp.110.000 = Rp.190.000. Misalnya Cut Syifa bekerja selama 12 hari, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut:

Upah Sehari Rp     300.000
PTKP Sehari:
Untuk WP (Rp.54.000.000 ÷ 360 hari) (Rp     150.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp      150.000
PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp.150.000 Rp        10.000
Pada hari ke-12, Cut Syifa menerima sebesar: Rp.300.000 – Rp.7.500 Rp      292.500

Contoh Soal PPh 21 Dengan Upah Satuan

Ronaldo, dengan status menikah, adalah karyawan yang bekerja di PT Perkasa sebagai perakit televisi. PT Perkasa membayar gaji untuk Ronaldo berdasarkan jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp.100.000/unit televise dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, Ronaldo berhasil merakit sebanyak 24 unit televisi dengan dengan upah Rp.2.400.000.

Jawab:

Upah Sehari (Rp.2.400.000 ÷ 6) Rp       400.000
Upah di atas Rp.300.000 sehari:
Rp.400.000 – Rp.300.000 Rp       100.000
Upah Seminggu Terutang Pajak:
6 x Rp.100.000 Rp       600.000
PPh Pasal 21:
5% x Rp.600.000 (mingguan) Rp          30.000

Contoh Soal PPh 21 Dengan Upah Borongan

Afgan, dengan status menikah, mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan yaitu sebesar Rp.800.000. Afgan berhasil menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 hari.

Jawab:

Upah Borongan Sehari
Rp.800.000 ÷ 2 Rp      400.000
Upah sehari > Rp.300.000
Rp.400.000 – Rp.300.000 Rp      100.000
Upah borongan terutang pajak
2 x Rp.100.000 Rp      200.000
PPh Pasal 21 (5% x Rp.200.000) Rp        10.000

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai

Bukan Pegawai menerima Imbalan yang bersifat berkesinambungan

Contoh Soal PPh 21

Dokter Fuad Riyadi R, Sp.Jp menjalankan praktik di Rumah Sakit Sehat Selalu dengan suatu perjanjian yang menyatakan bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak Rumah Sakit. Hal tersebut sebagai penghasilan Rumah Sakit dan sisanya 80% dari jasa dokter tersebut sebagai penghasilan dokter setiap bulan. Dokter Fuad juga membuka praktek sendiri. Dokter Fuad sudah mempunyai NPWP. Pada tahun 2019, jasa dokter yang dibayarkan pasien kepada Dokter Fuad adalah sebagai berikut.

Bulan Jasa Dokter yang Dibayarkan Pasien
[1] [2]
Januari Rp      40.000.000
Febuari Rp      47.000.000
Maret Rp      30.000.000
April Rp      35.000.000
Mei Rp      45.000.000
Juni Rp      30.000.000
Juli Rp      40.000.000
Agustus Rp      35.000.000
September Rp      35.000.000
Oktober Rp      47.000.000
November Rp      30.000.000
Desember Rp      40.000.000
Jawab:
Dasar Pemotongan PPh 21 Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif Tarif Pasal 17 Ayat 1 Huruf a UU PPh PPh 21 Terutang
[3] = 50% x [2] [4] [5] [6]
Rp    20.000.000 Rp    20.000.000 5% Rp       1.000.000
Rp    23.500.000 Rp    43.500.000 5% Rp       1.175.000
Rp    6.500.000

Rp    8.500.000

Rp    50.000.000

Rp      8.500.000

5%

15%

Rp          325.000

Rp       1.275.000

Rp    17.500.000 Rp    76.000.000 15% Rp       2.625.000
Rp    22.500.000 Rp    98.500.000 15% Rp       3.375.000
Rp    15.000.000 Rp  113.500.000 15% Rp       2.250.000
Rp    20.000.000 Rp  133.500.000 15% Rp       3.000.000
Rp    17.500.000 Rp  151.000.000 15% Rp       2.625.000
Rp    17.500.000 Rp  168.500.000 15% Rp       2.625.000
Rp    23.500.000 Rp  192.000.000 15% Rp       3.525.000
Rp    15.000.000 Rp  207.000.000 15% Rp       2.250.000
Rp    20.000.000 Rp  227.000.000 15% Rp       3.000.000
Rp    29.050.000

Jika Dokter Fuad tidak mempunyai NPWP, maka PPh 21 terutang sebesar 120% dari PPh 21 terutang sebagaimana yang ada di dalam contoh tersebut.

Bukan Pegawai yang Mendapatkan Imbalan yang Bersifat Tidak Berkesinambungan

Contoh Soal PPh 21

Nikita Willy adalah seorang bintang iklan yang menerima fee sebesar Rp. 10.000.000 atas iklan sabun mandi yang sudah dibintanginya. Hitunglah PPh 21 terutangnya.

Jawab:

PPh 21 yang terutang adalah = 5% x 50% x Rp. 10.000.000 = Rp. 250.000

Jika Nikita Willy tidak mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

120% x 5% x 50% x Rp.10.000.000 = Rp. 300.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Oleh Pemerintah

PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah ini diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang bergerak pada kategori usaha tertentu. Yaitu dengan jumlah penghasilan bruto di atas PTKP dan tidak melebihi Rp. 5.000.000 dalam 1 bulan dan sudah mempunyai NPWP.

Kategori usaha tertentu tersebut adalah:

  1. Kategori usaha industry pengolahan
  2. Kategori usaha perikanan
  3. Kategori usaha pertanian termasuk pada sektor perkebunan, peternakan, perburuan, dan kehutanan

Besarnya PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah yang diterima pekerja adalah sebesar pajak terutang yang didasarkan pada tariff umum UU Pajak Penghasilan dan tidak termasuk kenaikan tariff pajak 20% lebih tinggi bagi pekerja yang belum mempunyai NPWP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 5a UU Pajak Penghasilan.

Contoh Soal PPh 21

Sinta Laksmi Anindita adalah pegawai tetap di PT Makmur Jaya, yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industry pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2019 Sinta Laksmi Anindita mendapatkan gaji beserta dengan tunjangan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 dan dipakai untuk membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000. Sinta Laksmi A berstatus sudah menikah dan memiliki 2 anak.

Jawab:

Penghasilan Bruto Sebulan Rp    10.000.000
Pengurangan:
Biaya Jabatan (5% x Rp. 5.000.000) Rp        250.000
Iuran Pensiun Rp          25.000
Jumlah Pengurangan Rp          275.000
Penghasilan Neto Sebulan Rp       9.725.000
Penghasilan Netto Setahun Rp  116.700.000
PTKP Setahun:
Untuk WP (Rp  54.000.000)
Status Kawin (Rp    4.500.000)
Untuk Anak 2 (Rp    9.000.000)
JUmlah PTKP Setahun (Rp    67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp    49.200.000
PPh Pasal 21 terutang setahun:
5% x Rp. 49.200.000 Rp       2.460.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan:
Rp. 2.460.000 ÷ 12 Rp          205.000

Besarnya penghasilan yang diterima oleh Sinta Laksmi A jika PPh 21 tidak ditanggung oleh pemerintah:

Penghasilan Bruto Sebulan Rp    10.000.000
Pengurangan:
Iuran Pensiun (Rp         25.000)
PPh Pasal 21 (Rp       467.500)
Jumlah Pengurangan (Rp          492.500)
Besarnya penghasilan yang diterima Rp    10.492.500

Besarnya penghasilan yang diterima oleh Sinta Laksmi A jika PPh 21 ditanggung oleh pemerintah:

Besarnya penghasilan jika PPh 21 tidak ditanggung Rp  10.492.500
Ditambah PPh 21 ditanggung pemerintah Rp        467.500
Besarnya penghasilan yang diterima Rp    10.960.000

Nah, itu merupakan beberapa contoh soal PPh 21 dan penjelasannya. Semoga artikel ini bisa membantu. Jika ada saran dan kritik silahkan tuliskan di kolom komentar. Terimakasih.

Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang Pemimpi. Ada banyak sekali mimpi yang ingin kami wujudkan. Salah satunya adalah membuat Blog yang bisa menjadi amal Jariah kami dan bermanfaat bagi orang banyak. Kami percaya ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *