Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang pemimpi. Kami berprinsip bahwa ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

APBN adalah

6 min read

Apbn adalah

APBN  – APBN merupakan unsur utama keuangan negara yang dikelola secara langsung oleh pemerintah.

Sebagai suatu unsur utama komponen keuangan negara yang dikelola secara langsung oleh pemerintah, ini artinya APBN adalah objek utama akuntansi pemerintahan.

APBN ini berisikan suatu daftar yang terperinci dan juga sistematis yang berisikan rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam waktu 1 tahun anggaran yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Nah untuk mengetahui lebih detail lagi, berikut akan dibahas secara lengkap tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

PENGERTIAN APBN

Anggaran secara umum bisa diartikan sebagai suatu rencana keuangan yang menggambarkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa depan.

John F. Due memberikan penjelasan bahwa anggaran negara (APBN) adalah suatu pernyataan yang berhubungan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam periode di masa depan, serta semua data dari pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya terjadi di masa sekarang dan yang lalu.

Secara terperinci bisa dinyatakan bahwa:

  1. APBN adalah suatu gambaran kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, mencakup kebijakan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa depan atau kebijakan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran yang ada.
  2. Bisa diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa lalu.
  3. Melalui APBN bisa diketahui tercapai atau tidaknya kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Serta maju atau tidaknya kebijakan yang akan dicapai di masa depan.

Baca Juga: Pengertian Perencanaan Adalah: Tujuan, Syarat, Unsur, Fungsi, Tahap

 

FUNGSI APBN

APBN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Kegiatan tersebut diantaranya adalah pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum, serta stabilitas perekonomian nasional.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara, maka harus dimasukan ke APBN.

Jika terjadi surplus penerimaan negara, maka dapat dipakai untuk mendanai pengeluaran negara tahun anggaran selanjutnya.

Sehingga dalam prakteknya APBN mempunyai beberapa fungsi. Berikut merupakan fungsi dari APBN.

  1. Otorisasi

Fungsi otorisasi dari APBN ini berarti bahwa anggaran negara dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pembelanjaan atau pendapatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

  1. Perencanaan

APBN bisa dijadikan sebagai pedoman bagi negara untuk membuat rencana kegiatan di tahun yang bersangkutan.

Sehingga jika anggaran pembelanjaan sudah direncanakan, maka negara bisa membuat berbagai rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.

Misalnya seperti dalam anggran tertulis untuk membangun proyek pembangunan infrastruktur sebesar Rp.10 miliar.

Maka pemerintah bisa mengambil suatu tindakan untuk mempersiapkan realisasi proyek tersebut supaya dapat berjalan lancar.

  1. Pengawasan

Anggaran negara harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum dijalankan.

Hal ini berarti bahwa APBN sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap semua kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah.

  1. Alokasi

Anggaran negara harus diarahkan pada pengurangan pemborosan terhadap sumber daya dan pengangguran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.

Pada realisasinya fungsi alokasi ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya, fasilitas, dan efisiensi perekonomian.

Misalnya seperti pembuatan jalan tol/ jembatan, dan perbaikan jalan/ jembatan.

  1. Distribusi

Dalam hal ini APBN sebagai suatu kebijakan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan.

Pada pengaplikasiannya fungsi distribusi dilakukan dengan memanfaatkan uang negara untuk kepentingan kemanusiaan.

Misalnya seperti dana pensiun, premi, dan subsidi.

  1. Stabilisasi

Dalam hal ini APBN menjadi alat pemeliharaan dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian NKRI.

Dalam aplikasinya, fungsi stabilitas ini dilakukan dengan cara menjaga arus uang atau barang untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi yang terlalu besar.

Baca Juga: Pengertian Bisnis Adalah: Jenis, Fungsi, Tujuan, Resiko Bisnis

 

SISTEM ANGGARAN NEGARA (APBN)

Setiap negara memakai sistem anggaran negara yang berbeda-beda.

Dan perbedaan tersebut, selain akan menimbulkan perbedaan dalam orientasi penekanannya, juga akan berdampak pada timbulnya perbedaan dalam sistem akuntansinya.

Meskipun begitu, dalam setiap sistem anggaran negara hampir selalu ada 3 aspek, yaitu sebagai berikut:

  1. Aspek perencanaan
  2. Aspek pengelolaan dan pelaksanaan
  3. Aspek pertanggungjawaban

Dalam proses perkembangannya sampai sekarang, dikenal 3 sistem anggaran negara, berikut merupakan penjelasannya.

Sistem Anggaran Tradisional

Sistem anggaran tradisional ini dikenal juga sebagai sistem anggran berdasarkan objek pengeluaran.

Titik berat yang diperhatikan pada sistem anggaran ini terletak pada segi pelaksanaan dan juga pengawasan pelaksanaan pada anggarannya.

Dari segi pelaksanaannya, yang paling penting adalah besarnya hak dari setiap lembaga negara sesuai dengan objek pengeluarannya masing-masing.

Sedangkan dari segi pengawasannya, yang paling penting adalah kesahan bukti transaksi dan kewajaran laporan.

Laporan biasanya dibuat berdasarkan metode tata buku tunggal yang mempunyai sifat cash basis.

Oleh karena itu, yang terungkap melalui laporan hanyalah realisasi dari pelaksanaan anggaran.

Sedangkan prestasi yang dicapai dari balik realisasi pengeluaran anggaran tersebut cenderung diabaikan.

Dengan karakteristik tersebut, maka dalam sistem anggaran ini terdapat kecenderungan pada setiap lembaga negara untuk membuat daftar rencana pengeluaran anggaran dengan jumlah yang dibesar-besarkan.

Dengan suatu keyakinan, bahwa anggaran yang sudah terbentuk tersebut pasti akan dikurangi oleh pihak yang berwenang untuk mengesahkannya.

Sebaliknya, untuk rencana penerimaan biasanya dibuat dengan jumlah sekecil-kecilnya.

Supaya realisasinya nanti tidak menjadi beban bagi lembaga negara yang bersangkutan.

Berbagai macam kecenderungan tersebut menunjukan betapa tidak adanya alasan yang rasional dalam menetapkan besar kecilnya anggaran dalam sistem ini.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa biasanya menjelang berakhirnya tahun anggaran, terjadi perlombaan untuk menghabiskan sisa anggaran negara yang ada.

Hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya keyakinan bahwa jika jumlah pengeluaran yang sudah dianggarkan tidak habis, maka pihak yang berwenang akan mengurangi jatah pengeluaran dari lembaga negara yang bersangkutan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Sehingga secara singkat bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem anggaran ini pada dasarnya lebih menekankan atau mementingkan perhatiannya pada segi administrasi saja.

Sistem Anggaran Kinerja

Sistem anggaran kinerja atau performance budgeting system adalah penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional.

Pengembangan sistem anggaran tersebut diprakarsai oleh Amerika Serikat dan mulai diaplikasikan pada tahun 1951.

Sebagai sistem penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional, maka titik berat perhatian pada sistem ini terletak pada segi manajemen anggaran.

Yaitu dengan memperhatikan dari segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran tersebut, atau hasil fisik yang sudah dicapainya.

Selain itu dalam sistem ini diperhatikan pula fungsi dari masing-masing lembaga negara dan pengelompokan setiap kegiatannya.

Sedangkan untuk orientasinya lebih berdasarkan pada segi pengendalian anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Meskipun sistem ini lebih baik daripada sistem anggaran tradisional, tapi dalam hal pengaplikasiannya masih sangat terbatas.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

  1. Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang anggaran dan akuntansinya yang dimiliki oleh berbagai lembaga negara.
  2. Jasa dan kegiatan pemerintah pada umumnya tidak bisa segera diukur dalam pengertian per unit output atau biaya per unit
  3. Klasifikasi dari rekening pemerintah pada umumnya dibuat berdasarkan klasifikasi anggaran, tidak berdasarkan klasifikasi akuntansi biaya. Hal ini menyebabkan proses pengolahan data menjadi sangat sulit atau bahkan menjadi tidak mungkin untuk dilakukan.

Sistem Anggaran Perencanaan Pemrograman

Sama halnya seperti sistem anggaran kinerja, sistem anggaran perencanaan pemrograman (planning programming budgeting system) juga diprakarsai oleh Amerika Serikat.

Sistem anggaran ini adalah penyempurnaan lebih lanjut dari sistem anggaran kinerja, dan mulai diaplikasikan pada tahun 1965.

Sebagai suatu penyempurnaan dari sistem anggaran kinerja, bukan berarti sistem ini jauh lebih rumit.

Apabila dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran kinerja, maka sistem anggaran perencanaan pemrograman ini terletak diantara keduanya.

Oleh karena itu, titik berat perhatian pada sistem anggaran perencanaan pemrograman ini tidak lagi terletak pada segi pengendalian anggaran, melainkan pada segi persiapan anggaran.

Penyelenggaraan sistem anggaran perencanaan pemrograman ini meliputi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

  1. Perencanaan
  2. Penyusunan program
  3. Penyusunan anggaran
  4. Pengendalaian yang meliputi pengawasan dan juga penilaian, baik terhadap pelaksanaan program atau pelaksanaan anggarannya.

Dalam sistem ini pemisahan anggaran ke dalam 2 komponen yaitu penerimaan dan pengeluaran tidak lagi dilakukan.

Pemilihan dalam sistem anggaran ini dilakukan berdasarkan pada pendekatan program.

Hal tersebut tidak hanya menuntut diaplikasikannya sistem akuntansi pemerintahan yang baik, namun juga sistem informasi manajemen yang canggih.

Sama seperti sistem anggaran kinerja, hal yang terakhir ini adalah sebab utama masih terbatasnya pengaplikasian sistem anggaran ini.

Orientasi akuntansi pemerintahan misalnya, sampai saat ini masih dititikberatkan pada segi ankuntansi anggaran saja. Jadi belum dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menyajikan informasi.

Baca Juga: Manajemen Adalah: Definisi, Unsur, Prinsip, Jenis, Fungsi

 

KOMPONEN APBN

Komponen APBN ini dikelompokan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan

Realisasi dari berbagai hak negara selanjutnya menjelma menjadi unsur penerimaan negara.

Dalam garis besarnya unsur penerimaan negara bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

  1. Penerimaan dalam negeri: penerimaan dari penjualan minyak bumi dan gas alam, penerimaan yang berasal dari luar penjualan minyak bumi dan gas alam.
  2. Penerimaan luar negeri: bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan yang berasal dari luar minyak bumi dan gas alam pada dasarnya bisa dikategorikan ke dalam 2 unsur penerimaan yaitu sebagai berikut.

  1. Penerimaan pajak
  2. Penerimaan bukan pajak

Penerimaan bukan pajak sebenarnya bisa diperinci menjadi 3 unsur penerimaan, yaitu sebagai berikut:

  1. Penerimaan yang berasal dari hasil bersih perusahaan negara dan bank-bank milik pemerintah.
  2. Penerimaan yang berasal dari pemberian jasa pemerintah kepada masyarakat. Misalnya seperti retribusi, denda, dan iuran jasa atas pemakaian tanah negara.
  3. Penerimaan yang berasal dari pinjaman paksaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya anggaran penerimaan bisa diperinci ke dalam 5 unsur penerimaan, yaitu sebagai berikut.

  1. Penerimaan minyak bumi dan gas alam
  2. Penerimaan pajak
  3. Penerimaan bukan pajak
  4. Bantuan program
  5. Bantuan proyek

Bantuan proyek adalah hutang luar negeri yang diberikan dalam bentuk uang. Sedangkan bantuan proyek adalah hutang luar negeri yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa tenaga ahli.

Anggaran Pengeluaran

Pelaksanaan dari berbagai kewajiban negara akan menjadi penyebab timbulnya pengeluaran negara. Dan pengeluaran negara pada dasarnya bisa dikelompokan menjadi 2 kelompok pengeluaran utama, yaitu sebagai berikut:

  1. Pengeluaran rutin
  2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan sehari-hari pemerintah.

Meskipun secara terperinci pengeluaran rutin bisa dipilah menjadi pengeluaran operasi dan pengeluaran konsumsi, tapi keduanya bersifat mutlak.

Lancar atau tidaknya suatu roda pemerintahan sangatlah bergantung pada besar kecilnya alokasi anggaran untuk ke-2 unsur pengeluaran rutin tersebut.

Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan ditujukan untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintah sebagai salah satu actor pembangunan nasional.

Bentuk dari pengeluaran pembangunan ini bisa berupa proyek-proyek fisik. Misalnya seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan gedung-gedung.

Bisa juga berupa proyek-proyek non-fisik. Misalnya seperti pendidikan, penataran, dan lain sebagainya.

Anggaran pengeluaran secara terperinci bisa dikelompokan ke dalam beberapa unsur pengeluaran, yaitu sebagai berikut.

  1. Bantuan proyek
  2. Pembiayaan rupiah
  3. Pengeluaran rutin lainnya
  4. Pembiayaan cadangan pangan
  5. Bunga/cicilan hutang
  6. Subsidi daerah otonom
  7. Belanja barang
  8. Belanja pegawai

Dalam APBN dikenal istilah tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah adalah selisih lebih penerimaan dalam negeri terhadap pengeluaran rutin.

Tabungan pemerintah tersebut akan melengkapi penerimaan pembangunan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Dengan begitu, pengeluaran pembangunan akan selalu sama besarnya dengan penerimaan pembangunan ditambah tabungan pemerintah.

Pembiayaan pemerintah dalam pos pengeluaran pembangunan adalah penjumlahan antara tabungan pemerintah dengan bantuan program.

 

TUJUAN APBN

Berdasarkan pada penjelasan tentang pengertian dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja negara, secara umum tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai berikut.

  1. Untuk memelihara dan juga menjaga stabilitas perekonomian
  2. Untuk mencegah terjadinya deficit anggaran
  3. Sebagai pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang disertai dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja. Sehingga mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Demikianlah merupakan penjelasan ringkas tentang APBN. Semoga artikel ini bisa membantu dan bermanfaat. Terimakasih.

Digital Site Kami seorang Muslim dan seorang pemimpi. Kami berprinsip bahwa ketika kami melakukan hal yang TERBAIK dengan DOA, maka yang BAIK akan TERCAPAI dengan SEMPURNA. ( Fuad & Nanda )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *